(Jatimmetropolis.com) Surabaya, 15 November 2026 — Masa depan fiskal Indonesia tidak bisa hanya dibahas di ruang rapat pemerintah. Hal itu menjadi benang merah dalam diskusi yang digelar bersama Aa Nawardi dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Bidang Ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Aa Nawardi mengajak kader PMII untuk terlibat aktif membedah arah kebijakan fiskal nasional, mulai dari pengelolaan APBN, utang negara, hingga keberpihakan anggaran terhadap rakyat kecil.
Baca Juga: Aa Nawardi Gandeng PMII Jatim Bidang Ekonomi, Bincang Masa Depan Fiskal Bangsa
> “Fiskal itu bukan sekadar angka. Di balik APBN ada nasib petani, buruh, mahasiswa, dan UMKM. Anak muda harus berani ikut menentukan arahnya,” ujar Aa Nawardi.
*Bidang Ekonomi Bukan Sekadar Mengawal, Tapi Memfasilitasi*
Dalam sambutannya, Sekretaris Bidang Ekonomi PKC PMII Jawa Timur, *Eko Rudi Rangkutih*, menegaskan bahwa Bidang Ekonomi PKC PMII Jawa Timur hadir tidak hanya sebagai pengawal dan pengadvokasi kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator bagi kader yang siap terjun langsung di bidang ekonomi.
> “PKC PMII Jawa Timur memiliki Bidang Ekonomi yang tidak hanya mengawal dan mengadvokasi kebijakan saja, tetapi juga memfasilitasi para kader yang siap untuk terjun di bidang ekonomi. Kami ingin kader PMII tidak hanya kritis terhadap kebijakan, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Eko Rudi Rangkutih.
Rudi juga menegaskan komitmen Bidang Ekonomi dalam mengawal ekonomi kader PMII se-Jawa Timur secara berkelanjutan.
> “Pengawalan ekonomi kader PMII se-Jawa Timur menjadi prioritas kami. Mulai dari pendampingan wirausaha, penguatan literasi ekonomi dan fiskal, hingga membuka jejaring kemitraan dengan pelaku usaha dan pemangku kebijakan. Kami ingin memastikan kader PMII di seluruh cabang di Jawa Timur tidak hanya melek wacana, tetapi juga kuat secara ekonomi dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungannya,” tambahnya.
Bidang Ekonomi PMII Jatim menilai, kader PMII harus naik kelas dari sekadar penonton menjadi pengusul sekaligus pelaku kebijakan. Diskusi bersama Aa Nawardi ini menjadi langkah awal untuk merumuskan gagasan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial.
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, antara lain:
- *Kemandirian fiskal daerah:* Mendorong Jawa Timur agar tidak terus bergantung pada transfer pusat
- *Ekonomi kerakyatan:* Penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren
- *Transparansi anggaran:* Mendorong APBN/APBD yang mudah dibaca dan dikawal publik
- *Peran anak muda:* Kader PMII sebagai pengawas kebijakan sekaligus pencetak wirausaha baru
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti diskusi dalam bentuk kajian rutin, seminar ekonomi, dan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.
Editor : Bagas Raditya Saputro