SIDOARJO – Konsistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi representasi kembali menjadi sorotan. Perbedaan tingkat kehadiran anggota DPR dalam sejumlah agenda persidangan sepanjang 2026 memunculkan pertanyaan mengenai prioritas dan keberpihakan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat.
Pada 8 September 2026, dalam agenda pembahasan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk Reforma Agraria dan Penyiaran, tercatat hanya 151 anggota DPR yang hadir secara fisik, sementara 140 anggota menyampaikan izin tidak hadir.
Baca Juga: PMII SIDOARJO : Kursi Parlemen Kosong Saat Rakyat Membutuhkan, Ramai Ketika Kekuasaan Dipersoalkan
Kemudian, pada 22 September 2026, dalam rapat paripurna pengesahan RUU Reforma Agraria, jumlah anggota yang hadir secara fisik tercatat sebanyak 195 orang dari total 577 anggota DPR. Padahal, persoalan reforma agraria menyangkut ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, serta kehidupan petani dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanahan.
Kontras tingkat kehadiran terlihat pada 10 November 2026. Dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, yang merupakan agenda pembukaan masa persidangan setelah masa reses, sebanyak 403 anggota DPR tercatat hadir secara fisik. Rapat tersebut berlangsung di tengah menguatnya dinamika politik dan polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun rapat tersebut bukan agenda khusus pembahasan persoalan Gibran, tingginya kehadiran anggota DPR menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. Terlebih, pada 11 November 2026, muncul perkembangan politik berupa dukungan delapan fraksi terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran, dengan total 120 anggota pengusul.
Perbedaan tersebut menjadi catatan kritis mengenai bagaimana lembaga legislatif menjalankan mandat representasinya. Persoalannya bukan mempertentangkan pentingnya agenda politik dan legislasi, melainkan mempertanyakan mengapa tingkat kehadiran dalam agenda yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat terlihat berbeda dengan momentum politik yang menyita perhatian elite.
Sekretaris Umum PC PMII Sidoarjo, Mochammad Adam Faizal Fanani, menilai fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, persoalan mendasar masyarakat seharusnya mendapatkan perhatian dan keseriusan yang setara dengan dinamika politik elite.
"Yang menjadi persoalan bukan ketika DPR ramai dalam agenda politik atau ketika mengawasi kekuasaan. Itu merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kita perlu mempertanyakan mengapa ketika berbicara tentang reforma agraria, yang menyangkut nasib petani dan ketimpangan penguasaan tanah, kehadiran anggota DPR justru relatif rendah. Sementara dalam momentum pembukaan masa persidangan di tengah menguatnya polemik politik, tingkat kehadirannya tercatat jauh lebih tinggi," ungkap Adam.
Baca Juga: Gelorakan #INDONESIASADAR, Aliansi Sidoarjo Melawan Gelar Aksi di Gedung DPRD
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai absensi anggota DPR, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan politik para wakil rakyat terhadap mandat yang diberikan masyarakat.
"Jangan sampai parlemen hanya menunjukkan energi politik yang besar ketika kepentingan kekuasaan sedang menjadi perhatian, tetapi kehilangan keseriusan ketika kepentingan rakyat membutuhkan perjuangan. Anggota DPR dipilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan hanya menjadi bagian dari dinamika politik elite," lanjutnya.
Adam juga mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa, khususnya PMII, tidak boleh terjebak dalam politik yang hanya berorientasi pada figur dan kegaduhan kekuasaan. Setiap persoalan konstitusi tetap harus dikritisi, tetapi pengawalan terhadap kebijakan publik harus menjadi agenda perjuangan yang berkelanjutan.
"PMII harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan figur maupun kelompok kekuasaan. Kita harus kritis terhadap siapa pun yang memegang kekuasaan. Jangan sampai energi gerakan mahasiswa habis untuk memperdebatkan elite, sementara persoalan agraria, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru luput dari perhatian," tegasnya.
Baca Juga: PC PMII Sidoarjo Gelar Shalat Ghaib dan Doa Bersama untuk Alm. Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P.
Menurutnya, demokrasi tidak cukup diukur dari ramainya perdebatan politik, banyaknya agenda paripurna, ataupun tingginya kehadiran anggota parlemen dalam momentum politik. Demokrasi harus diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin hak-hak rakyat melalui kebijakan yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
PC PMII Sidoarjo memandang bahwa fenomena tersebut menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawasi kinerja lembaga legislatif. Mandat politik yang diberikan rakyat harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, keberpihakan, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan publik.
"Jangan sampai para wakil rakyat lebih sigap mengawal dinamika kekuasaan daripada mengawal nasib rakyat yang telah memberikan mereka kekuasaan. Parlemen seharusnya menjadi rumah perjuangan rakyat, bukan sekadar panggung ketika kepentingan elite sedang dipertaruhkan," tutup Adam.
Editor : Bagas Raditya Saputro
