SIDOARJO – Persoalan penyaluran beasiswa pendidikan di Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan dalam aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kevin Maula selaku Ketua Bidang Advokasi Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menyampaikan kritik terkait penggunaan data desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima beasiswa.
Kevin Maula menilai terdapat persoalan dalam kesesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Akibatnya, sejumlah mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan justru tidak terakomodasi dalam program beasiswa karena terkendala klasifikasi data tersebut.
Baca juga: PMII Sidoarjo Soroti Ketidaktepatan Data Desil Beasiswa, DPRD Berkomitmen Kawal Evaluasi
Menurutnya, program beasiswa yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah harus benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan. Jangan sampai ketidaksesuaian data administratif justru menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk memperoleh kesempatan pendidikan.
“Jangan sampai mahasiswa yang secara nyata membutuhkan bantuan pendidikan justru kehilangan kesempatan hanya karena data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Data seharusnya menjadi alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan justru menjadi penghalang,” menjadi poin kritik yang disampaikan Kevin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., menyampaikan komitmennya untuk mengawal persoalan penyaluran beasiswa yang disoroti oleh kader PMII Sidoarjo. Ia menyatakan bahwa aspirasi terkait ketidaksesuaian data desil tersebut akan menjadi perhatian dan diteruskan kepada instansi atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan penetapan penerima beasiswa, sehingga bantuan pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan tidak mengesampingkan mahasiswa yang memang membutuhkan.
Baca juga: PMII SIDOARJO : Kursi Parlemen Kosong Saat Rakyat Membutuhkan, Ramai Ketika Kekuasaan Dipersoalkan
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sidoarjo, Alfien Ananta, turut menegaskan bahwa persoalan beasiswa ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, program bantuan pendidikan harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mendorong agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti pada forum penyampaian pendapat, melainkan ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan dan pembenahan sistem pendataan penerima beasiswa.
Alfien menegaskan bahwa PMII Sidoarjo akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan masa depan generasi muda.
Kevin berharap komitmen DPRD tersebut tidak berhenti sebagai respons atas aspirasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengawalan dan evaluasi kebijakan.
Baca juga: Gelorakan #INDONESIASADAR, Aliansi Sidoarjo Melawan Gelar Aksi di Gedung DPRD
Baginya, persoalan beasiswa bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut masa depan pendidikan generasi muda di Kabupaten Sidoarjo.
“Pendidikan tidak boleh dibatasi oleh ketidaksesuaian data. Pemerintah harus memastikan bahwa mahasiswa yang membutuhkan benar-benar mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
PMII Sidoarjo berharap komitmen DPRD tersebut dapat diwujudkan dalam langkah konkret. Sebab, akses pendidikan yang adil harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekadar janji dalam ruang audiensi.
Editor : Bagas Raditya Saputro